Pelajari Lebih Lengkap Tentang Dasar Hukum Asuransi

Istilah asuransi dalam kehidupan kita mungkin sudah tidak terdengar tabu lagi. Lantaran saat ini sudah banyak penyedia jasa asuransi yang siap membantu kliennya ketika sedang terkena musibah. Seperti misalnya sejak dahulu kita terbiasa mengenal itilah Askes atau asuransi kesehatan yang saat ini dikenal dengan istilah BPJS Kesehatan. Contoh tersebut merupakan salah satu bentuk penjaminan di bidang kesehatan untuk pemakainya yaitu masyarakat oleh pemerintah dengan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Selain contoh tersebut, masih terdapat begitu banyak macam asuransi yang berdiri di Indonesia.

Ketikamembahas mengenai asuransi, banyak sekali hal menarik yang dapat dipelajari di dalamnya. Salah satunya adalah dasar hukum yang menaungi asuransi yang berjalan di Indonesia. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai beberapa dasar hukum dari asuransi yang diatur dalam berbagai perundangan sebagai bentuk peraturan. Yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yaitu dalam hal ini disebut dengan istilah penanggung dan tertanggung.

Simak ulasan singkatnya berikut ini tentang dasar hukum asuransi

  • Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai berbagai macam hal yang tidak cukup mudah untuk dimengerti. Secara singkatnya, dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut dibahas mengenai pengertian asuransi itu sendiri. Di dalam ulasan pengertian tersebut juga disertakan langkah teknis pelaksanaan asuransi secara singkat baik untuk penyelenggara asuransi atau pengguna jasa asuransi. Asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan oleh minimal dua pihak, di mana penyelenggara asuransi akan mengikatkan diri dengan seseorang atau badan yang menjadi kliennya untuk memberikan jaminan penggantian jika klien tersebut mengalami musibah tidak terduga.

Di sana di jelaskan bahwa penyelenggara asuransi, atau badan usaha asuransi yang menjamin atas resiko kliennya disebut dengan istilah penanggung. Sedangkan orang atau badan yang menjadi klien tersebut disebut dengan istilah tertanggung. Pihak tertanggung selama masih terikat dengan perjanjian kontrak asuransi, harus selalu memberikan premi asuransi sesuai yang disepakati kepada penanggung.

Premi sendiri adalah sejumlah uang yang akan diterima oleh penanggung setiap bulannya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tertanggung atas keikutsertaannya dalam asuransi tersebut. Kebijakan atau perjanjian dari kedua belah pihak ini akan disebut sebagai sebagai sebuah kontrak yang legal di mana di dalamnya akan menjelaskan mengenai istilah serta berbagai macam kondisi yang akan dilindingi oleh penanggung.

  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Selain Undang-Undang No. 2 di atas, asuransi di Indonesia juga diatur dalam KUHD. Asuransi atau perasuransian atau pertanggungan seumur hidup dijelaskan dalam Bab 9 pada pasal 246 undang-undang tersebut. Tak banyak jauh berbeda dengan undang-undang di atas, di dalam KUHD dijelaskan mengenai pengertian asuransi. Pengertian yang dijelaskan pun tentu tidak banyak jauh berbeda hanya terdapat [erbedaan literatur saja. Namun secara lengkap, undang-undang dalam KUHD ini akan lebih menjelaskan mengenai asuransi dari segi bagaiman suatu perusahaan jasa asuransi akan menjalankan kegiatan usahanya untuk melayani masyarakat agar dari kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Itulah beberapa undang-undang mengenai perasuransian yang mengikat usaha jasa tersebut serta penggunanya agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya praktek pencurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Setiap penanggung serta tertanggung yang menandatangani kontrak, tentu harus secara sedar memahami setiap konsekuensi yang harus ditaati dalam praktek perasuransian. Demikan ulasan mengenai dasar hukum asuransi di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk anda.

Pelajari Lebih Lengkap Tentang Dasar Hukum Asuransi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *